IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PAJAK REKLAME DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN DONGGALA
Abstract
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pada Kantor Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Donggala yang berjumlah 100 orang dan masyarakat yang menjadi wajib pajak reklame. Penelitian ini mengambil seluruh populasi yaitu sampling jenuh (sensus).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Pajak Reklame terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Donggala yang terdiri dari empat indikator yaitu komunikasi (communication), Sumber-sumber (resources), dampak (dispositions) dan Birokrasi (bureaucratic). Dari keempat indikator tersebut masih ada sub indikator yang masih perlu ditingkatkan yaitu sub indikator sarana dan prasarana, pelaksana kebijakan, perilaku pembuat kebijakan, dan kesesuaian pelayanan, namun secara akumulatif responden memberikan tanggapan efektif atau baik. Realisasi pajak reklame dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan dimana pada tahun 2012 dan 2013 relisasi pajak reklame dapat melampai target walaupu n persentasi pencapaiannya menurun pada tahun 2012 sebesar 126,7% menjadi 104% pada tahun 2013. Kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Donggala masih sangat kurang dengan nilai kontribusi pada tahun 2011 hingga 2013 hanya berkisar rata-rata 0.3% dari PAD. Ini menunjukkan sektor usaha produktif rakyat tidak berkembang sehingga kegiatan promosi dengan pemasangan reklame rendah. Faktor yang mempengaruhi terhadap realisasi pajak reklame Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Donggala dapat dijelaskan yaitu : Faktor penghambat dan pendukung realisasi tahun sebelumnya, Pencairah Tagihan Tahun Sebelumnya, Data Potensi dan Estimasi, Penyesuain tarif dan penyempurnaan system pungutan masih perlu ditingkatkan dan menjaadi perhatian bagi implementator. Sedangkan faktor Keadaan Sosial-ekonomi dan kesadaran wajib pajak dan Kebijakan ekonomi dan moneter harus menjadi perhatian khusus Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala karena besar kecilnya penerimaan daerah tergantung keadaan ekonomi dan sosial masyarakat maka perlu ada kebijakan – kebijakan ekonomi yang dapat meningkatkan taraf ekonomi dan sosial masyarakat Kabupaten Donggala.
Kata Kunci: Implementasi Pajak Reklame, Kebijakan Pajak Reklame dan Pendapatran Asli Daerah
References
DAFTAR PUSTAKA
Abdul Wahab, Solichin. 2001. Analisis Kebijakan Negara, Rhineka Cipta. Jakarta.
Anderson, James E. 1979, Public Policy-Making, Holt, Rinehart and Winston: New York.
Arikuto, Suharsimi. 1996. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Rhineka Cipta, Jakarta
Black dan Champion, 2001. Penelitian Sosial (Metode dan masalah), Rieka Aditama, Jakarta.
Dunn, W.N. 1995. Analisa Kebijaksanaan Publik. PT. Hanindita Garaha Widya, Yogyakarta.
Dunn, W.N,2000. Pengantar Analisis Kebijakan PublikEdisi Kedua (terjemahan Samodra Wibawa, Diah Asitadani, Erwan Agus Purwanto).Gajah mada University Press: Yogyakarta.
Dunn, W.N, 2001. Analisis Kebijakan Publik, Hanindita Graha Widya, Yogyakarta.
Darwin Muhajir, 1993. Implementai Kebijakan. Makalah. UGM Yogyakarta.
Edward III, 1980. Implementing Public Policy. Congressional Quartely Press. Washinton DC.
Faisal, Sanapiah. 2001. Format-Format Penelitian Sosial, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
Gaffar, H. Affan. 1995, Policy Prosess and Formulation (modul 1), Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya.
Guritno, T. 1997. Kamus Ekonomi-binis-perbankan : Inggris-Indonesia. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
Hamdi, Mukhlis. 1999. Desentralisasi dan Pembangunan Daerah.Makalahpadalokakarya Pengembangan Kemampuan Pemda TK II: Jakarta.
Irwansyah, 2014. efektivitas dan kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah (Studi di Pemerintah Daerah Kota Semarang). Universitas Diponegoro, Semarang.
Islamy Irfan, 2008. Prinsip Prinsip Rumusan Kebijaksanaan Negara. Bumi Aksara. Jakarta.
Kurniawan, Dhani,. 2011, Kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Kudus, Universitas Muria Kudus : Kudus.
Lembaga Adminsistrasi Negara. 1993, Pengernbangan Pelaksanaan Pelayanan Prima, Bahan Ajaran Diklatpirn Tingkat 1/1, STIA LAN Press, Jakarta.
Ludgardia Budiningsih, Martoyo, Isdairi. 2013. Kebijakan Pemungutan Pajak Reklame Berdasarkan Peraturan Daerah (perda) no. 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah di Kabupaten Sintang. UNTAN, Pontianak
Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi. 2007. Metode Penelitian Survey. LP3ES. Jakarta
Singarimbun Masri dan Sofian Effendi. 1997. Metode Penelitian Survey. PT Pustaka LP3ES Indonesia: Jakarta
--------------------------------------------------- 2006. Metode Penelitian Survey. LP3ES. Jakarta.
Midiyati, Meilyna Nur, 2013. Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pemungutan Pajak Reklame Serta Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Studi Kasus Pada Dpkad Kota Semarang), Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dian Nuswantoro : Semarang.
Meter, Donald Van, dan Carl Van Horn, 1975, " The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework dalam Administration and Society 6, 1975, Sage: London.
Moeljono, Djokosantoso. 2006. Cultured! Budaya Organisasi dalam Tantangan. PT. Elex Media Komputindo: Jakarta.
Mulyasa, 2005. Implementasi Kurikulum 2004. Panduan Pembelajaran KBK. Remaja Rosdakarya. Jakarta.
Mustopadidjaja. 2001. Reformasi Birokrasi, Perwujudan Good Governance, dan Pembangunan Masyarakat Madani, Makalah disampaikan pada Silaknas ICMI 2001, Jakarta.
Nugroho, Riant. 2003. KEBIJAKAN PUBLIK Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi, Elex Media: Jakarta Komputindo.
Nugroho, Rian, 2006. Kebijakan Publik untuk Negara Berkembang (Modul-modul Perumusan Implementasi dan Evaluasi) Gramedia. Jakarta.
Nasir. M.safar, 2003. Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah. UAD Press, Yogyakarta.
Subarsono,. 2005. Analisa Kebijakan Publik. Pustaka Pelajar, Yogyakarta
Rahman, A. (2019). Pengaruh Hubungan Interpersonal, Lingkungan Kerja, Dan Kecerdasan Emosional Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (Kpud) Kabupaten Parigi Moutong. Jurnal Ekonomi Trend, 7(1), 58–70. Https://Doi.Org/10.31970/Trend.V7i1.173
Sugiyono, 1993. Metode Penelitian Administrasi Negara, Alfabeta, Bandung
-------------- 2003. Statistik Untuk Penelitian,Cetakan Kelima, Alfabeta, Bandung
-------------- 2006. Metode Penelitian Administrasi Negara, Alfabeta, Bandung
Suparmoko M, 2002,Azas-azas Ilmu Keuangan Negara Edisi Kedua,BPFE,Yogyakarta.
Sutrisno Hadi. 1997. Metode Research. Yayasan Penerbit Fakultas Fisiologi UGM: Yogyakarta.
Udoji, Chief, 2009. The African Public Servant as A Public Policy in African Association for Public Administration and Management. Addis Adeba.
Undang – undang No. 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, www.esdm.go.id
Undang – undang No. 34 tahun 2004 tentang Pajak Daerah, www.depkeu.go.id
Velayati, M Rizkika, Dkk. 2013. Analisis efektivitas dan kontribusi tindakan penagihan pajak aktif dengan surat teguran dan surat paksa sebagai upaya pencairan tunggakan pajak. Studi pada kantor pelayanan pajak pratama batu tahun 2010-2012. Universitas Brawijaya. Skripsi, Malang
Wahyuni, Sri. 2011. Implementasi Kebijakan Pajak Reklame Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang, Skripsi, Universitas Negeri Malang : Malang
Wibowo, 1994. Manajemen Kinerja, Raja Grafindo Persada. Jakarta.
Wibawa, Samodra. Dkk. 1994. Evaluasi Kebijakan Publik. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Widodo, Suseno Triyanto., 1990, Indikator Ekonomi, Kanisius, Yogyakarta.
Widodo, 2001. Good Governance, Telaah dari Dimensi dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Insan Cendikia, Bandung.
Winarno, 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik, Media Pressindo, Yogyakarta.
Yanes Charles, 1991. Pengantar Kebijakan Publik. Rajawali Press. Jakarta.
